Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 


---------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM KERJA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN, JATINANGOR, SUMEDANG
---------------------------------------------------------------------------------------

Komisi A
(Pengawasan BEM)

1. Membuat Rancangan standar baku pengawasan terhadap BEM KEMA FISIP UNPAD.
    Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan maka BPM KEMA FISIP UNPAD berkewajiban membuat Standar     baku pengawasan terhadap BEM KEMA FISIP UNPAD sesuai dengan Ketetapan Kongres KEMA FISIP UNPAD No.     8/Kongres/KEMA FISIP UNPAD/ TAP/I/2004 tentang Rekomendasi Kongres KEMA FISIP UNPAD.
2. Rapat koordinasi rutin dengan BEM KEMA FISIP UNPAD.
    Rapat koordinasi ini dilakukan secara rutin pada saat awal semester dengan tujuan untuk sinkronisasi program     kerja yang telah dilakukan oleh BEM selama satu semester.
3. Rapat koordinasi insidental dengan BEM KEMA FISIP UNPAD.
    Rapat koordinasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan apabila BPM menganggap perlu adanya koordinasi atau     adanya hal-hal yang mau disampaikan berkaitan dengan kegaiatan yang sedang dilakukan oleh BEM KEMA FISIP     UNPAD
4. Rapat evaluasi program kerja BEM KEMA FISIP UNPAD.
    Rapat evaluasi ini bisa dilakukan secara insidental yakni setelah BEM KEMA FISIP UNPAD melaksanakan suatu     acara atau kegiatan atau juga bisa dilakukan secara berkala menurut rentang waktu tertentu misalnya 3 bulan     sekali.
5. Polling mengenai kinerja BEM KEMA FISIP UNPAD.
    Polling ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai efektifitas kegiatan-kegiatan yang     telah dilakukan oleh BEM KEMA FISIP UNPAD dan program-program apa saja yang perlu dilakukan ke depan guna     menciptakan FISIP UNPAD yang lebih baik. Hasil polling ini kemudian diserahkan kepada BEM KEMA FISIP UNPAD     sebagai bahan masukan perbaikan kinerja ke depan.
6. Rapat internal Komisi A.
    Rapat ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas anggota Komisi A selain itu dalam rapat ini juga dibahas     mengenai efektifitas kerja yang telah dilakukan sebelumnya dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan     berikutnya.
7. Pengajuan Sidang Pleno pembahasan dan pengesahan standar baku pengawasan terhadap BEM KEMA FISIP     UNPAD.
    Komisi A hanya berwenang membuat rancangan standar baku pengawasan terhadap BEM KEMA FISIP UNPAD     sedangkan untuk pengesahannya harus melalui sidang pleno BPM KEMA FISIP UNPAD.

Komisi B
(Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa)

1. Penyediaan kotak saran dan pengaduan mahasiswa di seluruh gedung fakultas.
    Mengingat banyaknya permasalahan dan aspirasi yang ada di mahasiswa maka perlu adanya penambahan     sarana komunikasi yaitu kotak saran dan pengaduan mahasiswa sebagai media penghubung antara mahasiswa     dengan BPM KEMA FISIP UNPAD.
2. Polling Mahasiswa.
    Polling ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berkembang di mahasiswa yang tidak berhubungan dengan     BEM KEMA FISIP UNPAD misalnya masalah perbaikan sarana dan prasarana kampus.
3. Hearing dengan dekanat dan pihak terkait.
    Hearing ini dilakukan dapat dilakukan dengan berbagai pihak di lingkungan FISIP UNPAD, baik dengan pihak     dekanat maupun dengan lembaga Kemahasiswaan lainnya.
4. Pembahasan hasil hearing.
    Pembahasan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil hearing yang telah disepakati untuk pelaksanaan pada     tingkat teknis.
5. Rapat internal Komisi B.
    Rapat ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas antar anggota Komisi B, selain itu juga untuk mengevaluasi     efektifitas kerja yang telah dilakukan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depan.
6. Pengumpulan data dan publikasi informasi beasiswa untuk mahasiswa.
    Pengumpulan dan publikasi ini dilakukan berkaitan dengan fungsi Komisi B dalam bidang kesejahteraan     mahasiswa.

Komisi C
(Informasi, Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga)


1. Situs dan email BPM KEMA FISIP UNPAD.
    Pemanfaatan dunia cybernetika dalam mengembangkan sistem jaringan informasi yang dapat diakses secara     langsung dan cepat oleh seluruh mahasiswa baik sivitas akdemika FISIP UNPAD maupun masyarakat umum     sekaligus sebagai media informasi BPM KEMA FISIP UNPAD.
2. Mading BPM KEMA FISIP UNPAD.
    Tujuannya adalah sebagai media informasi dengan daya jangkau internal dilingkungan FISIP UNPAD sehingga     dapat memberi gambaran yang riil mengenai kegiatan-kegiatan BPM KEMA FISIP UNPAD.
3. Buletin BPM KEMA FISIP UNPAD.
    Fungsi utamanya adalah sebagai sarana pelengkap penyebaran informasi dalam bentuk visual mengenai BPM     KEMA FISIP UNPAD kepada seluruh sivitas akademika FISIP UNPAD.
4. Studi banding dan up grading BPM KEMA FISIP UNPAD ke lembaga BPM lainnya baik internal maupun eksternal     UNPAD.
    Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menjalin silaturahmi antar lembaga legislatif mahasiswa sekaligus     sebagai upaya dalam rangka peningkatan keilmuan seluruh anggota BPM.
5. Penertiban pamflet di lingkungan FISIP UNPAD.
    Penertiban ini dilakukan dengan cara membuat suatu konsensus atau peraturan bersama yang harus ditaati         baik oleh lembaga Kemahasiswaan maupun pihak dekanat yang bersifat mengatur dan mengikat.
6. Penambahan jumlah papan pengumuman dilingkungan FISIP UNPAD.
    Mengingat masih banyaknya pemasangan pamflet di luar tempat yang telah disediakan sehingga perlu adanya     penambahan jumlah papan pengumuman.
7. Rapat internal Komisi C.
    Rapat ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas antar anggota Komisi C, selain itu juga untuk mengevaluasi     efektifitas kerja yang telah dilakukan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depan.

Komisi D
(Kebijakan dan Perundang-Undangan)

1. Rancangan Tata tertib BPM KEMA FISIP UNPAD.
    Tata tertib ini dibuat sebagai peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat seluruh anggota BPM dengan     tujuan menciptakan profesionalisme kerja lembaga legislatif.
2. Rancangan kode etik BPM KEMA FISIP UNPAD.
    Pembuatan kode etik ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari tata tertib BPM KEMA FISIP UNPAD.
3. Surat Keputusan mengenai staffing anggota dan Kesekretariatan BPM KEMA FISIP UNPAD.
    Tujuan dari dikeluarkannya surat keputusan staffing anggota dan kesekretariatan BPM KEMA FISIP untuk     memberikan payung hukum sebagai landasan dalam melaksanakan tugas kelegislatifan.
4. Pengajuan Sidang Pleno pembahasan dan pengesahan tata tertib dan kode etik BPM KEMA FISIP UNPAD.
    Komisi D hanya berwenang membuat rancangan tata tertib dan kode etik BPM KEMA FISIP UNPAD, selanjutnya     rancangan tersebut dibahas secara bersama-sama dalam sidang pleno BPM KEMA FISIP UNPAD untuk     mendapatkan pengesahan.
5. Rancangan peraturan pemilihan umum Ketua BEM KEMA FISIP UNPAD.
    Komisi D bertugas dalam membuat rancangan peraturan pemilihan umum Ketua BEM KEMA FISIP UNPAD     mengingat belum adanya peraturan baku mengenai pemilu Ketua BEM KEMA FISIP UNPAD.
6. Pengajuan Sidang Pleno pengesahan peraturan pemilihan umum Ketua BEM KEMA FISIP UNPAD.
   Setelah rancangan Pemilu Ketua BEM KEMA FISIP UNPAD dibuat oleh komisi D, maka rancangan tersebut     kemudian diajukan dalam sidang pleno BPM KEMA FISIP UNPAD untuk mendapatkan pengesahan.
7. Rapat internal Komisi D.
    Rapat ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas antar anggota Komisi D, selain itu juga untuk mengevaluasi     efektifitas kerja yang telah dilakukan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depan.
8. Pengajuan Pleno pembahasan dan pengesahan Standar Baku Kelayakan Kelompok Kegiatan Mahasiswa (KKM)     FISIP UNPAD.
    Mengingat Kelompok Kegiatan Mahasiswa (KKM) mempunyai hubungan subordinatif dengan BEM KEMA FISIP     UNPAD, maka penyusunan rancangan standar baku kelayakan kelompok kegiatan mahasiswa dilakukan oleh     BEM KEMA FISIP UNPAD, setelah itu BEM KEMA FISIP UNPAD menyerahkan rancangan itu untuk dibahas dan     disahkan oleh BPM KEMA FISIP UNPAD.


BAGAN RENCANA KERJA


 

* untuk melihat program kerja yang telah dicapai *

| klik disini |


 
 
BPM KEMA FISIP UNPAD
copyright@2004